MAKALAH SISTEM PENDIDIKAN DI SD

SISTEM PENDIDIKAN DI SD

Makalah

disusun guna memenuhi tugas Mata Kuliah Sistem Pendidikan di SD

Dosen Pengampu Kusnarto Kurniawan, S.Pd., M.Pd., Kons. Dan

Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., Kons.

oleh :

Arif Khalilu Rahman 

1301413097

JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2014

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

   Pendidikan dapat berlangsung di sekolah sebagai institusi pendidikan

    formal, yang diselenggarakan melalui proses belajar mengajar. Suparlan Suhartono (2008: 46) menyatakan bahwa “menurut pendekatan dari sudut pandang sempit, pendidikan merupakan seluruh kegiatan yang direncanakan

    serta dilaksanakan secara teratur dan terarah di lembaga pendidikan sekolah”.

   Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pendidikan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat bangkit di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Kenyataanya dewasa ini bangsa Indonesia sedang dilanda dan masih berada di tengah-tengah krisis yang menyeluruh, termasuk di dalam bidang pendidikan. Sesungguhnya pendidikan merupakan sistem yang berperan sangat vital untuk mencerdaskan bangsa. Usaha untuk mencerdaskan bangsa itu haruslah dilakukan sejak kanak-kanak yaitu melalui pendidikan dasar yang meliputi SD dan SMP. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dijelaskan  mengenai sistem pendidikan di SD.

B.  Rumusan Masalah

1.      Apakah  pengertian system  itu ?

2.      Apakah  pengertian Pendidikan itu ?

3.      Bagaimana sistem pendidikan di SD ?

C.  Tujuan

1.      Untuk mengetahui pengertian sistem

2.      Untuk mengetahui pengertian pendidikan

3.      Untuk mengetahui system pendidikan di SD

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Pengertian Sistem

Menurut Edhy Sutanta (2003:4) sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan.

Menurut Cambell (dalam Munib, 2012:37) Sistem merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat Raymond Mc. Leod bahwa sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Gordon B. Davis juga sependapat dengan kedua ahli si atas, menurutnya sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama.

Sedangkan pengertian sistem menurut Andri Kristanto(2008 : 1) adalah

Sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama – sama untuk melakukan suatu kegiatan atau

menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan sistem adalah seperangkat unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling berhubungan, berkumpul, dan bekerja secara bersama-sama guna mencapai suatu tujuan yang sama.

B.  Pengertian Pendidikan

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab 1 pasal 1, yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Menurut K.H. Dewantara Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek) dan jasmani anak.
Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
Dari beberapa pendapat ahli dapat di simpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Berdasarkan definisi di atas, saya menemukan 3 (tiga) pokok pikiran  utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di bawah ini akan dipaparkan secara singkat ketiga pokok pikiran tersebut.




1.      Usaha sadar dan terencana.
Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang (proses kerja intelektual).  Oleh karena itu, di setiap level manapun,  kegiatan pendidikan harus  disadari dan direncanakan, baik dalam tataran  nasional (makroskopik),  regional/provinsi dan kabupaten kota (messoskopik), institusional/sekolah (mikroskopik) maupun  operasional (proses pembelajaran  oleh guru).
Berkenaan dengan pembelajaran (pendidikan dalam arti terbatas),  pada dasarnya setiap kegiatan  pembelajaran pun harus direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diisyaratkan dalamPermendiknas RI  No. 41 Tahun 2007.  Menurut Permediknas ini bahwa  perencanaan proses pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.
2.      Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya
     Pada pokok pikiran yang kedua ini saya melihat adanya pengerucutan istilah pendidikan menjadi pembelajaran.  Jika dilihat secara sepintas mungkin seolah-olah pendidikan lebih dimaknai dalam setting pendidikan formal semata (persekolahan).  Terlepas dari benar-tidaknya pengerucutan makna ini, pada pokok pikiran kedua ini, saya menangkap pesan bahwa pendidikan yang dikehendaki adalah pendidikan yang bercorak pengembangan (developmental) dan humanis, yaitu berusaha mengembangkan segenap potensi didik, bukan bercorak pembentukan yang bergaya behavioristik.  Selain itu, saya juga  melihat  ada dua kegiatan (operasi) utama dalam pendidikan: (a) mewujudkan  suasana  belajar, dan (b) mewujudkan  proses pembelajaran.

a.       Mewujudkan  suasana  belajar
Berbicara tentang  mewujudkan suasana pembelajaran, tidak dapat dilepaskan dari upaya menciptakan lingkungan belajar,  diantaranya  mencakup: (a)  lingkungan fisik, seperti: bangunan sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BK, taman sekolah dan lingkungan fisik lainnya; dan (b) lingkungan sosio-psikologis (iklim dan budaya belajar/akademik), seperti: komitmen, kerja sama, ekspektasi prestasi, kreativitas, toleransi, kenyamanan, kebahagiaan dan aspek-aspek sosio–emosional lainnya, yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar.
Baik lingkungan  fisik maupun lingkungan sosio-psikologis, keduanya didesan agar peserta didik dapat secara aktif  mengembangkan segenap potensinya. Dalam konteks pembelajaran yang dilakukan guru, di sini tampak jelas bahwa keterampilan guru  dalam mengelola kelas(classroom management) menjadi amat penting. Dan di sini pula, tampak bahwa peran guru lebih diutamakan sebagai fasilitator  belajar siswa .
b.      Mewujudkan  proses pembelajaran
Upaya mewujudkan suasana pembelajaran lebih ditekankan untuk menciptakan kondisi dan  pra kondisi  agar siswa belajar, sedangkan proses pembelajaran lebih mengutamakan pada upaya bagaimana  mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Dalam konteks pembelajaran yang dilakukan guru, maka guru dituntut  untuk dapat mengelola pembelajaran (learning management), yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian  pembelajaran (lihat  Permendiknas RI  No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses). Di sini, guru lebih berperan sebagai agen pembelajaran (Lihat penjelasan PP 19 tahun 2005), tetapi dalam hal ini saya lebih suka menggunakan istilah manajer pembelajaran, dimana guru bertindak  sebagai seorang planner, organizer dan evaluator pembelajaran).
Sama seperti dalam mewujudkan suasana pembelajaran,  proses pembelajaran pun seyogyanya  didesain agar peserta didik dapat secara aktif  mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya, dengan mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-centered) dalam bingkai model dan strategi  pembelajaran aktif (active learning), ditopang oleh peran guru sebagai fasilitator  belajar.
3.   Memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pokok pikiran yang ketiga ini, selain merupakan bagian dari definisi pendidikan sekaligus  menggambarkan  pula  tujuan pendidikan nasional kita , yang  menurut hemat saya sudah  demikian lengkap. Di sana tertera tujuan yang berdimensi ke-Tuhan-an, pribadi, dan sosial. Artinya, pendidikan yang dikehendaki bukanlah pendidikan sekuler, bukan pendidikan individualistik, dan bukan pula pendidikan sosialistik, tetapi pendidikan yang mencari keseimbangan  diantara ketiga dimensi tersebut. Jika belakangan ini gencar disosialisasikan pendidikan karakter, dengan melihat pokok pikiran yang ketiga   dari definisi pendidikan  ini  maka sesungguhnya pendidikan karakter sudah implisit dalam pendidikan, jadi bukanlah sesuatu yang baru.
Selanjutnya  tujuan-tujuan  tersebut dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan pendidikan  di bawahnya (tujuan level messo dan mikro) dan dioperasionalkan melalui tujuan  pembelajaran yang  dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Ketercapaian tujuan – tujuan  pada tataran operasional  memiliki arti yang strategis  bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Berdasarkan  uraian di atas,  kita melihat bahwa dalam definisi pendidikan yang  tertuang  dalam UU No. 20 Tahun 2003, tampaknya  tidak hanya sekedar menggambarkan apa pendidikan itu,  tetapi memiliki makna dan implikasi yang luas tentang  siapa sesunguhnya pendidik itu, siapa  peserta didik (siswa) itu, bagaimana seharusnya mendidik, dan apa yang ingin dicapai oleh pendidikan.

C.  Sistem Pendidikan di SD
1.    Pengertian Sekolah Dasar
Menurut Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010, Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Sedangkan Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI,adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formaldalam binaan Menteri Agama yangmenyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
Sekolah dasar (disingkat SD) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat).
2.      Fungsi dan Tujuan Pendidikan pada SD/MI
Pendidikan pada SD / MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi untuk :
a.    menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
b.    menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
c.    memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
d.   memberikan pengenalan ilmu pengetahuan danteknologi;
e.    melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, danharmoni;
f.       menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani;
g.    mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
Menurut Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1990, Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Pendidikan dasar bertujuan membangun landasanbagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
a.    beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan
b.    berkepribadian luhur;
c.    berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
d.   sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
e.    toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
Suharjo (2006: 8) mengemukakan tujuan pendidikan sekolah dasar sebagai berikut:
1) Menuntun pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, bakat dan minat siswa.
2) Meberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang bermanfaat bagi siswa.
3)  Membentuk warga negara yang baik
4)  Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan di SLTP
5) Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar bekerja di masyarakat.
6) Terampil untuk hidup di masyarakat dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.
3.    Penerimaan Peserta Didik pada SD / MI
Pada Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 pasal 69, penerimaan peserta didik pada SD / MI atau bentuk lain yang sederajat ditentukan sebagai berikut:
a.    paling rendah berusia 6 (enam) tahun,
b.    apabila belum berusia 6 (enam) tahun, penerimaan peserta didik dapat dilkukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikologi profesional,
c.    apabila tidak ada psikologi profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya,
d.   wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya,
e.    penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
f.       SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peseta didik berkelainan.
Kemudian dalam pasal 70 penerimaan peserta didik diatur sebagai berikut:
a.    Apabila jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia calon peseta didik dengan prioritas dari yang paling tua,
b.    Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik berdasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan,
c.    Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon pesrta didik dengan satuan pendidikan sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
4.    Pengelolaan Satuan Pendidikan
a.    Pengelolaan oleh pemerintah
·      Pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan gedung, serta penyediaan tanah untuk Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah.
·      Tanggung jawab atas pengelolaan madrasah dilimpahkan Menteri kepada Menteri Agama.



b.    Pengelolaan oleh kepala sekolah
1.    Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
2.    Kepala Sekolah dari Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana kepada Menteri Agama.
3.    Kepala Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan gedung serta pemeliharaan tanah kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.


5.    Siswa
a.    Pengertian Siswa
Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Dasar seseorang harus berusia sekurang-kurangnya enam tahun. Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama seseorang harus telah tamat Sekolah Dasar atau satuan pendidikan dasar yang sederajat dan setara.
b.    Hak dan kewajiban siswa
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1990,seorang siswa memiliki hak dan kebajiban sebagai berikut:
Hak Siswa :
a.    Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya
b.    Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya
c.    Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan
d.   Mendapat bantuan fasilitas belajar, bea siswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku
e.    Pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki
f.     Memperoleh penilaian hasil belajarnya
g.    Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan
h.    Mendapat pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
Kewajiban Siswa:
a.    Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali siswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b.    Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku
c.    Menghormati tenaga kependidikan
d.   Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah yang bersangkutan.
Dalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 juga menyebutkan mengenai kewajiban siswa yaitu:
a.    Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjungjung tinggi norma dan etika akademik,
b.    Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didk lain,
c.    Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan,
d.   Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial,
e.    Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peseta didik,
f.     Mencintai dan melesatarikan lingkungan,
g.    Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan,
h.    Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum,
i.      Menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban,
j.      Menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan, dan
k.    Mematuhi semua peraturan yang berlaku.



6.    Pendidik
Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7.    Bimbingan
Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.
8.    Kurikulum
Menurut Nasution (2008:8), kurikulumadalahsuatu yang direncanakansebagaipegangangunamencapaitujuanpendidikan. Apa yang direncanakanbiasanyabersifat idea, suatucita-citatentangmanusiaatauwarganegara yang akandibentuk.
MenurutJ.Galen Saylor dan William M. Alexander dalambukuCurriculum Planning for Better Teaching an Learning (1956) menjelaskanartikurikulumsebagaiberikut.” The Curriculum is the sum total of school’s efforts to influence learning,whether in the classroom,on the playground,or out of school”. Kurikulum adalah upaya sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran, baik di kelas, di tempat bermain, atau di sekolah.
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Kurikulum ialah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelanggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum ialah seperangkat rencana, usaha, dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran baik di kelas, di tempat bermain, ataupun di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.
Isi dari kurikulum pendidikan dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar.Isi dari kurikulum pendidikan dasar wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran sebagai berikut :
a.    Pendidikan Pancasila
b.    Pendidikan agama
c.    Pendidikan kewarganegaraan
d.   Bahasa Indonesia
e.    Membaca dan menulis
f.      Matematika (termasuk berhitung)
g.    Pengantar sains dan teknologi
h.    Ilmu bumi
i.       Sejarah nasional dan sejarah umum
j.       Kerajinan tangan dan kesenian
k.     Pendidikan jasmani dan kesehatan
l.         Menggambar
m.           Bahasa Inggris.
Satuan pendidikan dasar dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional.Satuan pendidikan dasar juga dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.
Sebagai pendukung kemajuan pendidikan di Indonesia, kurikulum memiliki peran penting.  Kurikulum bertujuan meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dan menyempurnakan rancangan pembelajaran yang ada di sekolah, khususnya untuk pendidikan dasar yang akan menanamkan konsep dan nantinya mencetak generasi penerus bangsa yang handal.

    KURIKULUM SD TAHUN 2013

Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan dimana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan ketrampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut  peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan ketrampilan langsung atau yang disebut dengan intructional effect.

Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu, pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan yang terjadi selama belajar di sekolah dan di luar dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler terjadi proses pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap.

Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya, dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI-1 dan KI-2. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-1 dan KI-2.

Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu:

a.    mengamati;

b.    menanya;

c.    mengumpulkan informasi;

d.   mengasosiasi; dan

e.    mengkomunikasikan.

Tahap pertama dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Tahap kedua dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas:

·      Mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan

·      Mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka.

Kedua kelompok mata pelajaran tersebut (wajib dan pilihan) terutama dikembangkan dalam struktur kurikulum pendidikan menengah (SMA dan SMK) sementara itu mengingat usia dan perkembangan psikologis peserta didik usia 7 – 15 tahun maka mata pelajaran pilihan belum diberikan untuk peserta didik SD dan SMP.

Struktur Kurikulum SD

Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama satu semester. Beban belajar di SD Tahun I, II, dan III masing-masing 30, 32, 34 sedangkan untuk Tahun IV, V, dan VI masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD adalah 40 menit.

Struktur Kurikulum SD adalah sebagai berikut:

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU
		I	II	III	IV	V	IV
Kelompok A
1.	Pendidikan Agama	4	4	4	4	4	4
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	5	6	6	6	6	6
3.	Bahasa Indonesia	8	8	10	10	10	10
4.	Matematika	5	6	6	6	6	6
Kelompok B
1.	Seni Budaya dan Keterampilan (termasuk muatan lokal)	4	4	4	6	6	6
2.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan (termasuk muatan lokal)	4	4	4	4	4	4
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu		30	32	34	36	36	36

                       

                        =   Pembelajaran Tematik Terintegrasi

Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek intelektual dan afektif sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor.

Integrasi konten IPA dan IPS adalah berdasarkan makna mata pelajaran sebagai organisasi konten dan bukan sebagai sumber dari konten. Konten IPA dan IPS diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia dan Matematika yang harus ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam 2 (dua) hal, yaitu integrasi sikap, kemampuan/keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran serta pengintegrasian berbagai konsep dasar yang berkaitan.

Tema memberikan makna kepada konsep dasar tersebut sehingga peserta didik tidak mempelajari konsep dasar tanpa terkait dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran memberikan makna nyata kepada peserta didik.

Tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Keduanya adalah pemberi makna yang substansial terhadap bahasa, PPKn, matematika dan seni budaya karena keduanya adalah lingkungan nyata dimana peserta didik dan masyarakat hidup. Disinilah kemampuan dasar/KD dari IPA dan IPS yang diorganisasikan ke mata pelajaran lain yang memiliki peran penting sebagai pengikat dan pengembang KD mata pelajaran lainnya.

Berdasarkan sudut pandang psikologis, tingkat perkembangan peserta didik tidak cukup abstrak untuk memahami konten mata pelajaran secara terpisah-pisah. Pandangan psikologi perkembangan dan Gestalt memberi dasar yang kuat untuk integrasi KD yang diorganisasikan dalam pembelajaran tematik. Dari sudut pandang transdisciplinarity maka pengotakan konten kurikulum secara terpisah ketat tidak memberikan keuntungan bagi kemampuan berpikir selanjutnya.

Pelaksana utama pelayanan bimbingan dan konseling adalah Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor. Penyelenggara pelayanan bimbingan dan konseling di SD/MI/SDLB adalah Guru Kelas.

Pelaksana Pelayanan bimbingan dan konseling pada SD/MI/SDLB adalah sebagai berikut:

a. Guru Kelas sebagai pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling di SD/ MI/SDLB melaksanakan layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, dan penguasaan konten dengan cara menginfusikan materi layanan bimbingan dan konseling tersebut ke dalam pembelajaran mata pelajaran. Untuk siswa Kelas IV, V, dan VI dapat diselenggarakan layanan bimbingan dan konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok.

b. Pada satu SD/MI/SDLB atau sejumlah SD/MI/SDLB dapat diangkat seorang Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan kajian teori diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah seperangkat unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling berhubungan, berkumpul, dan bekerja secara bersama-sama guna mencapai suatu tujuan yang sama.Sedangkan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan SD adalah sekumpulan unsur-unsur dari usaha sadar mengembangkan potensi yang diselenggarakan secara formal pada jenjang pendidikan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta : Depdiknas.

 Hernawan, Asep Heri. 2007. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta : Universitas Terbuka.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: CV EkoJaya.
Dokumen-kurikulum-2013.pdf
Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsapat Pendidikan Islam,  (Bandung : PT.Al-Ma'arif , t )

Posted in: